Penerapan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo)

Authors

  • Maya Setyawaty Puhi Universitas Negeri Gorontalo
  • Fenti Prihatini Dance Tui Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
  • Yakob Noho Nani Jurusan Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.37905/sjppm.v3i1.462

Keywords:

etika birokrasi, pelayanan publik, Kabupaten Gorontalo

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo dilihat dari 5 dimensi yaitu (1) Pertanggungjawaban (Responsibility) (2) Pengabdian (Dedication) (3) Kesetiaan (Loyality) (4) Kepekaan (Sensitivity) (5) Persamaan (Equality). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, etika birokrasi telah diterapkan dengan cukup baik, yang tercermin dari tingginya tingkat tanggung jawab aparatur, pengabdian yang ramah dan cepat, serta penerapan prinsip kesetiaan, kepekaan, dan persamaan dalam pelayanan. Dalam pelayanan masih terdapat kendala seperti beban kerja yang tinggi, keterbatasan teknis, dan kasus insidental diskriminasi yang memerlukan perhatian. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan beberapa saran strategis, antara lain: penguatan pembinaan dan pengawasan internal, optimalisasi manajemen beban kerja dan sarana pelayanan, penerapan SOP yang konsisten, peningkatan pelatihan komunikasi aparatur, serta perluasan akses layanan melalui digitalisasi dan kerja sama lintas sektor. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berkeadilan.

References

Ali, N. A., Mahsyar, A., & Parawu, H. E. (2023). Penerapan etika birokrasi dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 4(3), 696–710. https://doi.org/10.26618/kimap.v4i3.11877

Agussalim, A., & Handayani, D. N. (2022). Konsistensi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Provinsi Gorontalo. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(10), 4605–4611. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1733

Budiman, A. F. F., Putri Setia, A. A., & Jauza, D. (2022). Penerapan etika pelayanan publik dalam mewujudkan good governance. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(1), 64–74. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.65

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service: Serving, not steering (4th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315709765

Igirisa, I., Ilato, R., & Isnaini, W. (2025). Kualitas pelayanan publik pada bidang administrasi kependudukan di Desa Mataindaha Kecamatan Pasi Kolaga Kabupaten Muna. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(7), 147–154.

Iswahyudi. (2023). Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Journal Governance and Politics (JGP), 3(1), 14-18. https://jurnal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/284

Muliadi, La Ode, et. al., (2022). Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota. Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik, 13(2), 220–228.

Nurhidayat, A., & Efendi, B. (2021). Pengaruh kualitas pelayanan publik, responsivitas, dan disiplin kerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Balai Desa Purwosari Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entrepreneurship (JEBE), 2(2), 357–364. https://doi.org/10.32500/jebe.v2i2.1752

Oktavian, H., Mustafa, D., & Pananrangi, A. R. (2024). Akuntabilitas Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Ketenakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Paradigma Journal of Administration, 2(1), 19–28. https://doi.org/10.35965/pja.v2i1.4600

Putra, A. R., & Arifin, Z. (2022). Implementasi prinsip persamaan dalam pelayanan publik: Studi kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 145-160.

Rahayu, S. (2020). Peran Empati dan Komunikasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 18(3), 201-212. https://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/4321

Suaib, M. R. (2018). Etika Birokrasi (Studi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong). Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 3(2), 1. https://doi.org/10.33506/jn.v3i2.110

Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tui, F. P. (2019). Pengembangan kompetensi aparatur: Studi kasus di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 6(1), 1–8.

Zakaria, A., Mozin, S., & Nani, Y. N. (2024). Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan administrasi di Kantor Desa Toto Utara Kabupaten Bone Bolango. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(7), 41–47.

Downloads

Published

2025-11-28

How to Cite

Puhi, M. S., Tui , F. P. D., & Nani, Y. N. (2025). Penerapan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo). Sosiologi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 20–30. https://doi.org/10.37905/sjppm.v3i1.462